KONFLIK PT. FREEPORT

Konflik PT Freeport

Salah satu contoh konflik yakni perusahaan tambang PT Freeport di Timika, Papua, terus berlanjut. Aksi protes yang awalnya dilakukan mahasiswa dan aktivis Papua, kini berkembang melibatkan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) dan organisasi sipil lainnya. Tentunya kita prihatin melihat konflik yang terus terjadi di Papua, hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil dan anggota TNI dan Polri, akibat bentrokan fisik.

Kini aksi demonstrasi sudah pada tahap tuntutan penutupan PT Freeport. Padahal, sebelumnya masyarakat hanya menuntut perlu dilakukan negosiasi ulang, yakni perbaikan kontrak karya yang lebih adil dan menguntungkan bagi masyarakat Papua. Bila saja konflik itu dibiarkan berlangsung, maka akan mempersulit posisi pemerintah dalam menyelesaikan konflik PT Freeport dan masyarakat Papua.

Kejadian penembakan seperti yang terjadi di Freeport sebenarnya adalah bentuk terorisme juga. Indonesia sebagai negara yang multikultur adalah negara dengan potensi terorisme yang cukup besar. Akar-akar pemicu konflik dan ketidakpuasan suatu golongan atau organisasi pasti akan memunculkan perlawanan. Secara spesifik perlawanan yang terjadi di PT Freeport adalah bentuk perlawanan sekelompok orang dengan cara kerusuhan dan kekerasan terhadap negara atau terhadap PT Freeport. Jika dikaji lebih lanjut, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kerusuhan di PT Freeport yaitu

• Gerakan Separatisme yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan atau melepaskan diri dari NKRI. Mereka menarik perhatian dunia dengan melakukan aksi di tempat yang menjadi simbol usaha internasional
• Konflik kepentingan dengan tujuan untuk mengacau keamanan di pertambangan PT Freeport. Dengan adanya kekacauan maka akan ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengambil manfaat.
• Adanya ketidakpuasan dari kelompok tertentu yang merasa tidak diperhatikan oleh negara atau PT Freeport.
• Kemungkinan adanya persaingan bisnis yang tidak sehat.

Indonesia menjawab Tuntutan Rakyat Papua terkait keberadaan PT. Freeport Indonesia. Catatan singkat dampak Sosial (konflik ) yang timbul sejak kehadiran PT. Freeport di Tanah Papua. Posisi Negara dalam mengatasi Freeport, suatu masalah sekarang. Berikut adalah aspek konflik dan penanganan Negara diawali dari tahun 2009 hingga 2006.

Negara (Pemerintah) dalam kasus PT. Freeport yang sudah terjadi, belum ada niat baik untuk menyambut tuntutan rakyat Papua, terutama soal Freeport. Sikap rakyat Papua meminta penyelesaian Freeport, selalu saja di jawab dengan bedil senjata, konflik perang suku, mobilisasi aparat militer di areal Freeport bahkan membanjirnya dana-dana taktis Negara lebih pada pengutamaan pengamanan asset perusahaan ketimbang Negara memberi ruang kedaulatan kepada warga Negara sendiri.

Seharusnya pihak pemerintah memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi harus mengakomodasi keinginan masyarakat Papua yang semakin hari menunjukkan intensitas demonstrasinya. Yang secara emosional dan psikologis rakyat Papua yang mudah tersulut, jika dibangki! tkan dengan isu-isu ketidakadilan yang akan menjadi persoalan pelik dalam menyelesaikan konflik di Freeport. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada pilihan bagaimana menyelamatkan sumber-sumber dana yang dihasilkan dari perusahaan tambang tersebut dan menyelamatkan karyawan PT Freeport.

Analisa

Berdasarkan konflik diatas dari sudut pandang etika bisnis. Tentunya dalam suatu bisniskonflik tersebut sangatlah merugikan bagi kedua belah pihak yang bertikai keberadaan PT Freeport adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat Papua, tidak dalam bentuk stimulan jangka pendek sebagai pereda konflik, tetapi dengan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi mandiri dan lebih berkualitas .

Hal ini juga dapat berdampak bagi para Investor asing bisa saja takut menanamkan modalnya karena kondisi Indonesia dinilai tidak kondusif. Dan dapat berdampak bagi investor asing sehingga investor takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebab kondisi Indonesia yang kurang kondusif.