KONFLIK PT. FREEPORT

Konflik PT Freeport

Salah satu contoh konflik yakni perusahaan tambang PT Freeport di Timika, Papua, terus berlanjut. Aksi protes yang awalnya dilakukan mahasiswa dan aktivis Papua, kini berkembang melibatkan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) dan organisasi sipil lainnya. Tentunya kita prihatin melihat konflik yang terus terjadi di Papua, hingga menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil dan anggota TNI dan Polri, akibat bentrokan fisik.

Kini aksi demonstrasi sudah pada tahap tuntutan penutupan PT Freeport. Padahal, sebelumnya masyarakat hanya menuntut perlu dilakukan negosiasi ulang, yakni perbaikan kontrak karya yang lebih adil dan menguntungkan bagi masyarakat Papua. Bila saja konflik itu dibiarkan berlangsung, maka akan mempersulit posisi pemerintah dalam menyelesaikan konflik PT Freeport dan masyarakat Papua.

Kejadian penembakan seperti yang terjadi di Freeport sebenarnya adalah bentuk terorisme juga. Indonesia sebagai negara yang multikultur adalah negara dengan potensi terorisme yang cukup besar. Akar-akar pemicu konflik dan ketidakpuasan suatu golongan atau organisasi pasti akan memunculkan perlawanan. Secara spesifik perlawanan yang terjadi di PT Freeport adalah bentuk perlawanan sekelompok orang dengan cara kerusuhan dan kekerasan terhadap negara atau terhadap PT Freeport. Jika dikaji lebih lanjut, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kerusuhan di PT Freeport yaitu

• Gerakan Separatisme yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan atau melepaskan diri dari NKRI. Mereka menarik perhatian dunia dengan melakukan aksi di tempat yang menjadi simbol usaha internasional
• Konflik kepentingan dengan tujuan untuk mengacau keamanan di pertambangan PT Freeport. Dengan adanya kekacauan maka akan ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengambil manfaat.
• Adanya ketidakpuasan dari kelompok tertentu yang merasa tidak diperhatikan oleh negara atau PT Freeport.
• Kemungkinan adanya persaingan bisnis yang tidak sehat.

Indonesia menjawab Tuntutan Rakyat Papua terkait keberadaan PT. Freeport Indonesia. Catatan singkat dampak Sosial (konflik ) yang timbul sejak kehadiran PT. Freeport di Tanah Papua. Posisi Negara dalam mengatasi Freeport, suatu masalah sekarang. Berikut adalah aspek konflik dan penanganan Negara diawali dari tahun 2009 hingga 2006.

Negara (Pemerintah) dalam kasus PT. Freeport yang sudah terjadi, belum ada niat baik untuk menyambut tuntutan rakyat Papua, terutama soal Freeport. Sikap rakyat Papua meminta penyelesaian Freeport, selalu saja di jawab dengan bedil senjata, konflik perang suku, mobilisasi aparat militer di areal Freeport bahkan membanjirnya dana-dana taktis Negara lebih pada pengutamaan pengamanan asset perusahaan ketimbang Negara memberi ruang kedaulatan kepada warga Negara sendiri.

Seharusnya pihak pemerintah memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi harus mengakomodasi keinginan masyarakat Papua yang semakin hari menunjukkan intensitas demonstrasinya. Yang secara emosional dan psikologis rakyat Papua yang mudah tersulut, jika dibangki! tkan dengan isu-isu ketidakadilan yang akan menjadi persoalan pelik dalam menyelesaikan konflik di Freeport. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada pilihan bagaimana menyelamatkan sumber-sumber dana yang dihasilkan dari perusahaan tambang tersebut dan menyelamatkan karyawan PT Freeport.

Analisa

Berdasarkan konflik diatas dari sudut pandang etika bisnis. Tentunya dalam suatu bisniskonflik tersebut sangatlah merugikan bagi kedua belah pihak yang bertikai keberadaan PT Freeport adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat Papua, tidak dalam bentuk stimulan jangka pendek sebagai pereda konflik, tetapi dengan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi mandiri dan lebih berkualitas .

Hal ini juga dapat berdampak bagi para Investor asing bisa saja takut menanamkan modalnya karena kondisi Indonesia dinilai tidak kondusif. Dan dapat berdampak bagi investor asing sehingga investor takut untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebab kondisi Indonesia yang kurang kondusif.

pengertian kekuasaan

1 Menurut Lasswell dan Kaplan kekuasaan adalah hubungan atau relasi antara seseorang atau kelompok terhadap kelompok lainnya dimana salah satu individu atau kelompok mampu mendeterminasi pengaruh yang lain.

2 Van Doorn menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemungkinan membatasi alternatif-alternatif tingkah laku orang-orang atau kelompok-kelompok lain sesuai dengan tujuan-tujuan seseorang atau suatu kelompok.

3 Valkenvurgh menambahkah kekuasaan adalah suatu hubungan yang melahirkan kemungkinan membatasi alternatif-alternatif tingkah laku dari orang atau kelompok yang lain.

4 Parsons dan Deutch yang menganggap kekuasaan sebagai alat tukar-menukar dan alat pembayaran yang unggul di dalam politik. Menurut pandangan ini, seorang politisi memperoleh kekuasaan dalam bentuk dukungan dari para konstituen dan memberi kekuasaan dalam bentuk keputusan-keputusan kebijaksanaan. Penggunaan kekuasaan yang efektif dan efisien seringkali dinamakan penguasaan (control).

5 Menurut Weber, Kekuasaan adalah  kemungkinan dimana seseorang di dalam hubungan sosialnya mempunyai posisi untuk melakukan segala keinginannya tanpa adanya perlawanan.

6 Menurut Buckley, Kekuasaan adalah  merupakan suatu kendali atau pengaruh atas perilaku orang lain untuk mendukung pandangan seseorang tanpa sepengetahuan mereka, bertentangan dengan keinginan atau pemahaman mereka.
7 Menurut Kipnis, Kekuasaan adalah interaksi antara dua pihak, yaitu pemegang kekuasaan dan target person, dimana perilaku tadi diarahkan oleh pemegang kekuasaan. Kekuasaan koersif adalah memaksa, bentuk-bentuk legitimasi dari pengaruh sosial, seperti ancaman, hukuman.
8Menurut Miriam Budiardjo, Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku
 9 Menurut Ramlan Surbakti, Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi

10 Walter Nord merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya.

11 Gibson Kekuasaan adalah Kemampuan seseorang untuk memperoleh seuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki.

12 Menurut Lewin Kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang/kelompok orang untuk mempengaruhi yang lain dalam sistem yang ada.

13 Kekuasaan adalah hasil pengaruh yang diinginkan sesorang atausekelompok orang. Kekuasaan merupakan konsep kuiantitaif, karena dapatdihitung hasilnya. Misalnya, berapa lias wilayah jajajahan, berapa banyak orang yenag berhasil dipengaruhi, berapa lama berkuasa, dll. (INUKENCANA SYAFIIE)

14 Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh, sedangkanalasan adalah penggunaan pengaruh yang sebenarnya. Perbedaan dalamkekuasaan didasarkan pada perbedaan kausalitas atau perbedaan sebab-akibat (J

MES RIKER, ilmuwan America)

15 AKekuasaan adalah konsep dasar ilmu sosial. Kekuasaan merupakan hal penting dalam kehidupan organisasi dan kekuasaandalam organisasiterikat dengan status seseorang. (BERTRAND RUSSEL)